Gedung Putih mendorong tercapainya terobosan dalam negosiasi hasil stablecoin untuk CLARITY Act akhir pekan ini. Tapi, hal itu tidak terjadi. Sebaliknya, laporan baru dari sumber yang dekat dengan pembicaraan tersebut menunjukkan bahwa rancangan undang-undang struktur pasar kripto masih jauh dari kesepakatan akhir.
Perwakilan perbankan dan pelobi kripto masih berselisih soal apakah stablecoin boleh memberikan hasil untuk pengguna. Perdebatan itu terus menghalangi kemajuan di Senat.
CLARITY Act Masih Jauh dari Penyelesaian?
Menurut Eleanor Terrett, sumber dari pihak perbankan menggambarkan negosiasi ini secara lugas. Draf bahasa sudah ada, namun kedua belah pihak “masih jauh.”
Kelompok dagang perbankan lain membantah klaim bahwa pembicaraan sudah gagal, karena diskusi masih berjalan dan masukan pada draf tetap berlangsung.
Perpecahan narasi ini mencerminkan betapa rapuhnya negosiasi saat ini.
Di Mana RUU Ini Berada Sekarang
DPR Amerika Serikat mengesahkan CLARITY Act pada Juli 2025, dengan dukungan bipartisan. Undang-undang ini bertujuan memberi kejelasan tentang kapan aset digital berada di bawah pengawasan SEC dan kapan termasuk komoditas yang diawasi CFTC. Aturan ini juga membuat aturan registrasi untuk exchange, broker, dan kustodian.
Setelah lolos dari DPR, undang-undang ini melanjutkan ke Komite Perbankan Senat. Di sana, pembahasan terhenti.
Tidak ada penyelesaian markup. Pemungutan suara di lantai belum terjadwal.
Regulasi ini masih tertahan di komite.
Imbal Hasil Stablecoin Jadi Titik Kritis
Pada awalnya, rancangan undang-undang ini menitikberatkan pada kejelasan pengawasan antara SEC dan CFTC. Tapi, di awal 2026, fokus pertempuran bergeser ke stablecoin.
Negosiator Senat memperkenalkan draf yang akan membatasi pembayaran bunga atau hasil yang berasal dari stablecoin. Pihak perbankan mendukung pembatasan yang lebih ketat. Mereka berargumen stablecoin yang memberikan hasil bisa berfungsi mirip simpanan bank yang tidak diatur.
Perusahaan kripto sangat menentang pandangan tersebut. CEO Coinbase, Brian Armstrong, secara terbuka berpendapat bahwa stablecoin dapat memberi hasil dengan cara yang bertanggung jawab dan jika imbalan dilarang, hal ini akan menghambat inovasi.
Perdebatan ini sekarang mengancam kerangka struktur pasar secara keseluruhan.
Tekanan White House, tapi Belum Ada Breakthrough
Gedung Putih telah mempertemukan pihak perbankan dan perusahaan kripto dalam beberapa minggu terakhir. Pejabat pemerintah dikabarkan menginginkan kesepakatan soal hasil stablecoin tercapai sebelum Maret.
namun, sumber menyebutkan penggunaan bahasa utama dalam aturan tersebut masih belum terselesaikan.
Kelompok dagang bank seperti American Bankers Association dan Independent Community Bankers of America, disebut-sebut sudah menolak klaim bahwa negosiasi telah gagal. Kendati demikian, teks final masih belum selesai.
Apa yang Masih Belum Terselesaikan
Masih ada empat isu pokok:
- Apakah imbal hasil stablecoin termasuk bunga terlarang
- Seberapa ketat pembatasan insentif dari exchange
- Batas akhir wewenang antara SEC dan CFTC
- Ruang lingkup kewajiban untuk pengembang DeFi
Sampai bahasa tentang hasil stablecoin disepakati, reformasi struktur pasar yang lebih luas tidak bisa berlanjut.
Kapan CLARITY Act Akan Disahkan?
Tahapan penting berikutnya adalah markup di Komite Perbankan Senat. Hingga kini, tanggalnya belum diumumkan.
Jika para negosiator dapat mempersempit perbedaan pada bulan Maret, pemungutan suara di komite bisa menyusul di akhir bulan. Jika pembicaraan berjalan lambat, rancangan undang-undang ini berisiko makin terperangkap ke ranah politik tahun pemilu.
Untuk saat ini, CLARITY Act masih hidup — tapi tertahan.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Kongres ingin mengatur kripto, melainkan apakah pihak perbankan dan perusahaan kripto bisa sepakat tentang siapa yang punya hak mengatur ekonomi stablecoin.