Perdebatan memanas di komunitas aset kripto, karena Justin Bons, founder dan CIO Cyber Capital, menyebut bahwa XRP Ledger (XRPL) milik Ripple itu “tersentralisasi.”
Sementara itu, CTO Emeritus Ripple, David Schwartz, sudah membela arsitektur XRP Ledger dengan tegas. Hal ini pun memunculkan pertanyaan penting soal apa yang sebenarnya membuat sebuah blockchain sungguh-sungguh terdesentralisasi.
Justin Bons Sebut XRP Ledger “Centralized”
Pada sebuah unggahan terbaru di X (sebelumnya Twitter), Bons menyoroti apa yang ia sebut “blockchain tersentralisasi.” Ia berpendapat bahwa sejumlah jaringan masih bergantung pada struktur validator permissioned, dan menunjuk Unique Node List (UNL) dari XRP Ledger sebagai contoh.
“Ripple: Memiliki ‘Unique Node List’, yang membuat validator pada dasarnya bersifat permissioned. Setiap perbedaan dari daftar terpublikasi secara terpusat ini akan menyebabkan fork, sehingga pada akhirnya Ripple Foundation & perusahaan mendapatkan kekuasaan mutlak serta kendali atas chain tersebut,” papar dia dalam unggahannya.
Dia juga menyebut Canton, Stellar, Hedera, dan Algorand di unggahan itu. Bons menggambarkan desentralisasi sebagai pilihan biner: sebuah blockchain harus sepenuhnya permissionless atau tidak sama sekali. Dalam pandangannya, adanya elemen permissioned adalah sesuatu yang “bertentangan” dengan semangat kripto.
“Masa depan keuangan itu terdesentralisasi dan permissionless,” tulisnya. “Tapi jangan pura-pura seolah chain ini benar-benar berperan dalam revolusi ini… jika kamu peduli dengan kripto. Tolak chain yang permissioned ini dan tuntut mereka untuk menjadi terdesentralisasi.”
Bons juga menjabarkan hanya ada tiga bentuk konsensus blockchain menurut dia: Proof of Stake, Proof of Work, dan Proof of Authority. Ia menyebut jika sebuah sistem tidak memakai PoS maupun PoW, maka “secara definisi itu PoA.” Ia menegaskan bahwa “memilih siapa yang kita percaya itu berbeda dari trustless,”, dengan menyebut XRP dan XLM secara khusus.
David Schwartz Membela XRP Ledger
Unggahan Bons langsung memicu reaksi dari komunitas. Schwartz, salah satu arsitek utama dari XRP Ledger, membantah klaim bahwa Ripple punya “kekuasaan dan kendali mutlak.”
Ia menerangkan bahwa XRP Ledger memang sengaja dirancang agar Ripple tidak dapat mengendalikan jaringan. Schwartz mengatakan keputusan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspek regulasi.
“Ripple, misalnya, harus mematuhi perintah pengadilan AS. Ripple tidak bisa menolak…. Tapi bisakah pengadilan AS memutuskan bahwa kepentingan bersama internasional dengan pihak opresif lebih penting daripada XRPL atau Ripple? Kami dulu sangat khawatir hal itu bisa terjadi. Kami benar-benar memutuskan bahwa kami TIDAK INGIN kontrol itu, dan akan lebih baik bagi kami jika tidak memilikinya,” tanggap dia dalam thread X-nya.
Schwartz juga membantah klaim Bons tentang potensi double-spending dan sensor transaksi. Ia menjelaskan bahwa validator tidak bisa memaksa node yang jujur untuk menerima double-spend maupun melakukan sensor transaksi.
Setiap node secara independen menjalankan aturan protokol serta hanya menghitung validator yang ia pilih sendiri di Unique Node List (UNL) miliknya. Jika ada validator yang berperilaku tidak jujur, node yang jujur cukup memperlakukan validator tersebut sebagai validator yang tidak ia setujui.
Schwartz mengakui, validator secara teori memang bisa bekerja sama untuk menghentikan jaringan dari sudut pandang node jujur. Namun, ia mengatakan hal itu sama saja seperti serangan mayoritas tidak jujur dan tetap tidak memungkinkan double-spending terjadi. Dalam kondisi itu, menurut dia, solusinya adalah memilih UNL yang baru.
“Transaksi didiskriminasi sepanjang waktu di BTC. Transaksi secara sengaja diurutkan ulang atau disensor berkali-kali di ETH. Hal seperti ini *tidak pernah* terjadi pada transaksi XRPL dan sangat sulit membayangkan itu bisa terjadi,” komentar dia dalam pernyataannya.
Ia juga menyoroti bahwa XRPL menyelesaikan masalah double-spend dengan mekanisme konsensus setiap sekitar lima detik. Di setiap putaran, validator akan melakukan voting untuk menentukan apakah transaksi harus masuk ke ledger saat ini.
Node yang jujur bisa saja menunda transaksi yang valid ke putaran berikutnya jika mayoritas validator terpercaya menyatakan belum melihat transaksi itu sebelum batas waktu. Menurut Schwartz, mekanisme ini menjaga konsensus tanpa memberikan kontrol sepihak ke satu pihak pun.
“Ada dua alasan mengapa kamu memerlukan UNL: 1) Jika tidak, pihak jahat bisa menciptakan validator dalam jumlah tak terbatas sehingga node harus bekerja terlalu keras demi mencapai konsensus. 2) Jika tidak, pihak jahat bisa saja membuat validator yang tidak berpartisipasi dalam konsensus, sehingga node sulit menilai apakah mereka benar-benar sudah capai konsensus dengan node lain,” terang dia.
Ia menegaskan lagi bahwa jika Ripple memiliki kemampuan menyensor transaksi atau melakukan double-spending, maka penggunaan kekuasaan seperti itu pasti akan merusak kepercayaan terhadap XRPL secara permanen. Itulah sebabnya, kata dia, sistem ini sejak awal memang dirancang agar tidak ada satu pihak pun yang memiliki kekuasaan mutlak, termasuk Ripple sendiri.